Halo SEFiSer!! sudah tau belum Program Ekonomi Syariah Didorong Masuk Dalam Penganggaran Pembangunan Daerah? Berikut informasi selengkapnya
JAKARTA, Roda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus bergulir dengan
sejumlah capaian positif. Pangsa aktivitas usaha syariah tahun 2022 tercatat
45,66 persen terhadap perekonomian nasional atau meningkat 3,45 persen dari
tahun 2021. Ke depan, program ekonomi syariah diharapkan dapat masuk dalam
kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Hal
ini diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutan pada acara Anugerah
Adinata Syariah 2023, di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI),
Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2023). Dalam acara pemberian penghargaan kepada
pemerintah daerah di Indonesia tersebut, Wapres menegaskan perkembangan ekonomi
dan keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi berbagai unsur
pemangku kepentingan yang ada di dalamnya.
Untuk
itu, implementasi program dan partisipasi berbagai elemen masyarakat hingga ke
tingkat daerah harus terus menjadi prioritas, tidak hanya di tingkat pusat.
”Peran para pemimpin daerah, utamanya di tingkat provinsi, menjadi sangat
krusial untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menggali dan
mengoptimalkan setiap sektor unggulan ekonomi syariah,” ujarnya.
Tahun
ini, anugerah Adinata Syariah 2023 memberikan 10 kategori penghargaan yang
diperebutkan oleh 25 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur berhasil meraih
juara umum atas prestasinya yang hampir selalu masuk 5 besar di setiap
kategori. Wapres berharap penghargaan Anugerah Adinata Syariah tidak sekadar
menjadi ajang apresiasi semata.
”Kegiatan (penghargaan) ini agar diikuti dengan upaya konkret untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi, termasuk terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional,” ucap Wapres.
Ekosistem
Islam
Dalam
sambutannya, Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (KNEKS) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia sebagai
negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki kesempatan membuat ekosistem
yang Islami. ”Meski demikian, kita masih kalah kalau diukur dari Global Islamic
Economic Indicator. Malaysia ada di posisi 1 dan kita harus mengambil
kesempatan tersebut,” kata Sri Mulyani.
Terkait
potensi ekonomi Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia, pemerintah terus
memberikan dukungan bagi pengembangan industri, terutama makanan dan minuman,
mode, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata, dan media. Dalam rangka kemudahan
berusaha, dukungan diberikan dalam bentuk termasuk fasilitas sertifikasi halal
dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal.
Terkait
perpajakan, pemerintah juga memadankan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak). UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp 500 juta juga
terbebas dari pajak penghasilan tunai. ”Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga
mendukung melalui keuangan syariah untuk terus berkontribusi di dalam pemulihan
ekonomi,” tambah Sri Mulyani.
Direktur
Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi menyebut BSI telah menyalurkan
pembiayaan ke sektor halal value chain lebih dari Rp 18 triliun pada 2023. Hal
ini terdiri dari pembiayaan ke subsektor makanan dan minuman halal lebih dari
Rp 9 triliun, pembiayaan ke farmasi dan kosmetik halal sebesar hampir Rp 7
triliun, dan pembiayaan ke sektor mode sebesar hampir Rp 3 triliun.
BSI
juga fokus mengembangkan masjid, Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf),
pesantren, sekolah Islam, serta layanan haji dan umrah. BSI menjadi rumah
pengelola keuangan dari lebih 46.000 masjid, 7.000 pesantren, 16.000 sekolah
Islam, dan lebih dari 1.400 lembaga Ziswaf. BSI juga melayani lebih dari 4,7
juta nasabah tabungan haji yang saat ini memiliki total dana sekitar Rp 10,3
triliun.
”Ikhtiar
memajukan ekonomi syariah tak dapat dikerjakan sendirian, sebagai kunci untuk
membumikan praktik ekonomi syariah dukungan dari berbagai pihak hingga
pemerintah daerah tentu sangat dibutuhkan,” kata Hery.
Meraih
juara umum anugerah Adinata Syariah 2023, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa menyebut bahwa Jatim telah banyak melakukan inisiatif termasuk
insentif untuk industri halal dan sertifikasi halal. “Kita punya penyelia cukup
banyak kemudian kita punya koneksitas dengan berbagai perguruan tinggi dan
relawan jadi relawan pendampingan. Untuk sertifikasi halal mungkin terbesar di
Indonesia,” ujarnya.
Juru
sembelih halal atau juleha di Jawa Timur, misalnya, juga termasuk yang paling
banyak. “Kebetulan, dua hari lalu kita baru mengumpulkan 1.000 juleha lebih.
Ini untuk antara lain persiapan Idul Adha. Kemudian ada beberapa negara yang
minta juru sembelih halal dari Jatim. Jadi kita baru saja menyerahkan
sertifikasi itu dan kita sedang memaksimalkan rumah-rumah pemotongan hewan,”
tambah Khofifah. (WKM)