Halo Sefiser!! Sudah Tahu Belum? Sri Mulyani Sebut Kapitalisme dan Komunisme Ideologi Gagal, Tawarkan Ekonomi Syariah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dua ideologi ekonomi besar, yaitu kapitalisme dan komunisme-sosialisme, telah gagal menciptakan keadilan bagi masyarakat luas. Menurutnya, ekonomi Islam atau syariah dapat menjadi alternatif nyata yang berlandaskan etika, moralitas, dan prinsip keadilan.
Sri Mulyani menjelaskan, kapitalisme cenderung memusatkan modal dan kekuasaan pada segelintir pihak, sedangkan komunisme-sosialisme yang menekankan kepemilikan kolektif justru melemahkan motivasi karena pendekatan serba sama. Dalam konteks perdebatan ideologi dunia, ia menilai ekonomi syariah hadir sebagai “jalan ketiga” yang lebih inklusif.
Ia menegaskan bahwa penerapan ekonomi syariah harus didukung melalui nilai halal, pengembangan keuangan syariah, serta penguatan dana sosial dan literasi inklusif. Menurutnya, APBN dan instrumen keuangan negara bisa menjadi sarana utama mewujudkan hal tersebut.
Beberapa program pemerintah yang relevan dengan prinsip syariah antara lain: perlindungan sosial untuk keluarga miskin, akses pembiayaan bagi UMKM, layanan kesehatan gratis, peningkatan fasilitas kesehatan, serta program pendidikan rakyat. Seluruhnya dapat dirancang dengan prinsip keadilan syariah agar manfaat lebih tepat sasaran.
Dari sisi pembiayaan, ia menekankan pentingnya sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya. Meskipun saat ini pasar sukuk masih didominasi oleh instrumen negara, Sri Mulyani mendorong korporasi untuk lebih aktif menerbitkan sukuk agar Indonesia semakin dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia.
Selain itu, ia menyoroti peran zakat, wakaf, dan instrumen redistribusi dalam memperkuat keadilan sosial. Baginya, konsep “di setiap rezeki ada hak orang lain” dapat diwujudkan melalui integrasi zakat dan wakaf dengan program sosial negara.
Ia juga mengajak pelaku ekonomi syariah membangun rantai nilai halal (value chain) yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi melalui koperasi desa serta program makan bergizi.
Namun, ia mengingatkan bahwa transformasi paradigma ekonomi tidak bisa hanya sebatas wacana. Dibutuhkan strategi, desain kebijakan yang matang, serta koordinasi antarlembaga. Sri Mulyani menekankan perlunya keseimbangan antara bentuk formal syariah dan substansi kebijakan agar dapat diarusutamakan dalam sistem ekonomi nasional.